Pengaruh Pemerintah Pada Kondisi Ekonomi

PENGARUH PEMERINTAH PADA

KONDISI EKONOMI

Pembangunan ekonomi suatu negara akan memberikan pengaruh kepada kondisi ekonomi dan sosial masyarakatnya. Kondisi ekonomi suatu negara tersebut dapat dilihat pada pertumbuhan ekonominya, yang mengindikasikan berhasil tidaknya suatu pembangunan. Sedangkan salah satu hal yang bisa menggambarkan kondisi sosial masyarakat suatu negara adalah distribusi pendapatannya. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi, mempunyai peran yang cukup besar dan menonjol dalam upaya menjaga kesinambungan dan kelanjutan pembangunan nasional. Peran pemerintah melalui kebijakan investasinya, tentunya mempengaruhi pembangunan yang hasilnya dapat dilihat dari distribusi pendapatan rumah tangga yang menggambarkan kondisi sosial masyarakat.

Kondisi krisis telah membawa dampak terhadap pengaruh investasi pemerintah terhadap distribusi pendapatan. Investasi pemerintah pada saat krisis baik perubahan pola maupun peningkatan nilai investasi, bisa dikatakan kurang tepat dalam meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus mengurangi kesenjangan. Pada umumnya keberadaan Pemerintah memiliki pengaruh perekonomian pada tingkat yang berbeda-beda. Ada pemerintahan yang mengatur perekonomiannya secara ketat atau intensif dan ada pula yang membatasi sebagai pendukung saja dalam suatu perekonomian. Beberapa peran pemerintah dalam perekonomian adalah pemerintah membantu perkembangan bisnis secara umum, mendorong persaingan usaha yang sehat, membantu kelompok ekonomi lemah, dan sebagai stabilizer.

Tugas-tugas kewajiban pemerintah dalam mengurus rumah tangga Negara diartikan sebagai fungsi-fungsi Negara. Fungsi-fungsi Negara tersebut adalah sebagai fungsi regular dan fungsi sebagai agent of development. Sebagai agent of development pemerintah memiliki peran dan fungsinya untuk mengatur perekonomian suatu negara. Dalam suatu perekonomian suatu Negara, pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki atau mengarahkan aktivitas ekonomi dari pemerintah maupun sektor swasta. Oleh karena itu perkembangan dan kemajuan pembangunan suatu Negara tergantung kepada peranan pemerintah dalam mengatur negaranya termasuk di dalamnya adalah perekonomian. Kebutuhan barang publik seperti barang, jasa, atau system merupakan sesuatu yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat berpengaruh pada tingkat perekonomian suatu Negara.

Dalam menjalankan perannya pemerintah terbentur dalam beberapa kegagalan untuk menjalankan fungsinya. Factor-faktor tersebut berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah suatu Negara. Di bidang ekonomi, peran utama pemerintah adalah untuk meminimalisir terjadinya kegagalan pasar. Dalam ekonomi mikro, istilah "kegagalan pasar" tidak berarti bahwa sebuah pasar tidak lagi berfungsi. Malahan, sebuah kegagalan pasar adalah situasi dimana sebuah pasar efisien dalam mengatur produksi atau alokasi barang dan jasa ke konsumen. Ekonom normalnya memakai istilah ini pada situasi dimana inefisiensi sudah dramatis, atau ketika disugestikan bahwa institusi non pasar akan memberi hasil yang diinginkan. Di sisi lain, pada konteks politik, pemegang modal atau saham menggunakan istilah kegagalan pasar untuk situasi saat pasar dipaksa untuk tidak melayani "kepentingan publik", sebuah pernyataan subyektif yang biasanya dibuat dari landasan moral atau sosial.

Sedangkan fungsi dari intervensi pemerintah dalam perekonomian adalah:

Fungsi stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hokum, pertahanan dan keamanan.
Fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa public, seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.
Fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.

Sementara itu pemerintah menstabilkan perekonomian melalui :

Penekanan laju inflasi,
Peningkatan pendapatan masyarakat,
Peningkatan produktivitas masyarakat,
Stabilisasi harga, dan
Penciptaan lapangan kerja

Pemerintah dapat mempengaruhi bisnis dengan menerapkan peraturan atau dengan membuat kebijakan yang mempengaruhi kondisi ekonomi. Karena regulasi cenderung bermacam tergantung industry. Untuk mempengarui kondisi ekonomi, pemerintah federasi mengimplementasikan kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan Moneter :

1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatana atas Surat Berharga Pasar Uang.

2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate) Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio) Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

4. Himbauan Moral (Moral Persuasion) Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal mewakili keputusan bagaimana pemerintah federal seharusnya menentukan serangkaian tingkat pajak dan membelanjakan uangnya. Keputusan ini sangat relevan untuk bisnis karena mereka mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan dengan demikian dapat mempengaruhi permintaan barang dan jasa perusahaan.

1. Revisi dari Tingkat Pajak Pendapatan Pribadi
Misalnya, kebijakan fiscal yang mengurangi pajak pendapatan pribadi. Kebijakan ini memberikan kepada orang pendapatan setelah pajak yang lebih tinggi, yang akan mendorong mereka untuk lebih membelanjakan uangnya. Perilaku seperti itu merefleksikan kenaikan dalam agregat permintaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh bisnis yang dapat memperbaiki kinerja bisnis.

2. Revisi atas Pajak Korporasi
Kebijakan fiscal juga dapat mempengaruhi pendapatan setelah pajak perusahaan secara langsung. Misal nya saja asumsikan bahwa tariff pajak penghasilan badan diturunkan dari 30 persen menjadi 25 persen, Jika laba sebelum pajak suatu perusahaan adalah sebesar $ 10 juta, maka pajak nya adalah sebesar $ 3 juta

3. Revisi dalam Pajak Cukai
Pajak cukai adalah pajak yang diterapkan oleh pemerintah federal pada produk tertentu. Pajak ini menaikkan biaya produksi barang ini. Sebagai konsekuensi, manfuaktur cenderung membebankan pajak ini ke dalam harga yang mereka kenakan pada produk. Jadi konsumen secara tidak langsung terbebani pajak. Pajak juga mungkin tidak mendorong konsumsi dari barang ini dengan secara tidak langsung mempengaruhi harga. Cukai biasa diterapkan pada berbagai produk termasuk minuman alcohol dan tembakau.

4. Revisi dalam Defisit Anggaran Belanja
Kebijakan fiscal yang dibuat oleh pemerintah federal memberikan jumlah penerimaan pajak yang dihasilkan oleh pemerintah federal dan jumlah pengeluaran federal. Jika pengeluaran pemerintah federal melebihi jumlah fajak federal, mengakibatkan deficit anggaran belanja federal.

Salah satu alat kebijakan ekonomi adalah easy money policy yang diharapkan dapat menciptakan kemudahan dalam memperoleh kredit perbankkan untuk investasi. Kemudian yang diciptakan ini akan berakibat pada meningkatnya permintaan barang-barang investasi dan juga barang-barang konsumsi. Meningkatnya permintaan ini akan mengakibatkan kecenderungan kenaikan harga-harga umum atau mengakibatkan adanya inflasi. Demikian pula sebaliknya, kebijakan untuk menekan laju inflasi dapat mengakibatkan terlambatnya laju pertumbuhan, dengan menerapkan kebijakan uang ketat. Kebijakan uang ketat ini akan ditandai dengan meningkatnya suku bunga perbankkan yang cukup tinggi. Tingkat suku bunga yang cukup tinggi akan mengakibatkan lemahnya laju pertumbuhan ekonomi dan laju penciptaan kesempatan kerja.

Keadaan ini disebabkan karena suatu kebijaksanaan ekonomi yang dilaksanakan tidak lepas dari perilaku pelaku-pelaku ekonomi. Setiap pelaku-pelaku ekonomi akan mempunyai respon yang berlainan terhadap adanya kebijakan ekonomi. Pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian dapat dibagi dalam sektor rumah tangga yang tercermin dalam perilaku konsumen ( C ), sektor bisnis yang tercermin dalam pola perilaku investasi ( I ), sektor pemerintahan yang tercermin dalam campur tangan pemeritah dalam perekonomian baik secara langsung melalui pengeluaran pemerintah ( G ), maupun tidak langsung yaitu melalui penarikan pajak ( TX ), dan pemberian transfer payment ( TR ), sektor luar Negri yang tercermin dalam perilaku ekspor ( X ) dan impor ( M ). Keempat sektor tersebut lebih dikenal dengan sebutan sektor riil.

Jika sektor swasta ikut menyediakan sarana dan prasarana, maka akan menyebabkan tingginya biaya produksi untuk barang-barangnya dan akibatnya akan menjadikan harga barang menjadi tinggi. Akibat selanjutnya, barang tidak terjual dan perusahaan akan mengalami kerugian. Dengan demikian pemerintah dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk memperlancar perekonomian. Sektor pemerintah selama ini masih dianggap sebagai leading sektor yang mampu memberi dorongan kuat terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Peranan pemerintah dalam perekonomian tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Selain sektor riil yang telah disebutkan diatas, masih ada sektor lain yang juga ikut berperan dalam perekonomian, yaitu sektor moneter. Sektor moneter ini menyangkut perilaku pasar uang yang akan berkaitan dengan sumber dana yang dibutuhkan secara riil. Sektor moneter ini menyangkut perilaku masyarakat dalam menawarkan uang. Perilaku masyarakat dalam meminta uang tergantung pada motif orang yang memegang uang. Sedang perilaku pemerintah dalam menawarkan uang tergantung pada kondisi perekonomian secara umum dan sesuai dengan arah kebijakan ekonomi yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Sumber dari : https://books.google.co.id (Buku Pengantar Bisnis 1 Edisi 4)