MENGATASI
INFLASI DI INDONESIA
MELALUI
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Dalam dunia bisnis tentunya
banyak faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap kegiatan bisnis
tersebut. Faktor tersebut salah satunya yaitu faktor politik yang dijalankan
oleh suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Politik merupakan kegiatan
yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan tentang bisnis
yang dijalankannya. Dalam berbisnis tentu politik bukanlah hal yang asing lagi,
karena perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya memiliki politik yang
dijalankan. Setiap kegiatan bisnis yang ada didalam perusahaan tersebut
merupakan politik suatu perusahaan yang digunakan untuk mempertahankan
kelancaran bisnisnya. Setiap perusahaan memiliki politik yang berbeda-beda
karena antara perusahaan yang satu dengan yang lain memiliki politik
sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Kondisi politik
yang mendukung akan menjadikan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan
tersebut menjadi lancar, sebaliknya jika kondisi politik itu tidak mendukung
maka kegiatan bisnis dalam perusahaan akan menjadi terganggu. Kondisi politik
suatu perusahaan yang kondusif akan menjadikan saham perusahaan tersebut
menjadi naik pula. Kegiatan ekonomi politik yang berada disuatu perusahaan
tidak dibatasi oleh apapun. Setiap pembentukan suatu pola bisnis dalam suatu
perusahaan maka dalam pembuatan tersebut tidak lepas dari kegiatan politik.
Dalam suatu perusahaan tentunya ada politik perusahaan yang digunakan untuk menjauhkan
campur tangan pemerintah dalam hal bisnis. Ada juga politik yang didalamnya
membutuhkan campur tangan pemerintah. Kebanyakan perusahaan yang berada di
Indonesia politik yang dianutnya masih memerlukan campur tangan pemerintah.
Hal tersebut dapat dilihat dari
kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bagi perusahaan-perusahaan
untuk menunjang kegiatan bisnisnya. Hal ini tentunya memberikan pengaruh
terhadap perusahan tentang bisnis yang dijalankannya. Hubungan antara politik
dan bisnis pada dasarnya lebih mengacu pada konteks ekonomi yang didalamnya
dipengaruhi oleh kebijakan politik yang dibuat oleh perusahaan maupun kebijakan
yang dibuat pemerintah bagi perusahaan tersebut. Pengaruh politik dalam bisnis
pada dasarnya tidak dapat diukur dengan angka. Akan tetapi hanya dapat
dilakukan analisa oleh para pengamat untuk menganalisa apa dampak yang akan
ditimbulkan dari pengaruh politik tersebut terhadap perusahaan.
Pada
dasarnya politik yang ada memiliki pengaruh bagi bisnis. Pengaruh tersebut akan
dirasakan oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Sistem politik perusahaan
yang ada juga akan berubah sesuai dengan perubahan politik tersebut. Perubahan
politik tersebut juga akan memberikan perubahan terhadap kebijakan yang diambil
oleh pemerintah dalam dunia bisnis. Perubahan dibidang politik akan memberikan
pengaruh terhadap perubahan politik suatu perusahaan yang nantinya akan
berdampak langsung bagi kondisi bisnis disuatu perusahaan. Hal ini terjadi
karena setiap terjadi perubahan maka akan berubah pula segala keputusan politik
yang diambil oleh perusahaan untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut.
Masalah yang ditimbulkan dari perubahan politik dalam dunia bisnis dapat berupa
kesulitan ekonomi dalam berbisnis serta dapat juga menimbulkan suatu ketegangan
antara perusahaan dengan pemerintah. Untuk mengatasi ketegangan antara
pemerintah dan perusahaan dalam dunia bisnis maka perlu adanya pembagian
kekuasaan. Hal ini diperlukan agar dalam pengambilan keputusan yang
bersangkutan dengan perubahan politik akan lebih memberikan manfaat bagi
pemerintah dan perusahaan tersebut dan tidak ada diskriminasi dalam hal
tersebut. Dalam dunia bisnis pengambilan kutusan olitik sangat berpengaruh
terhadap kelangsungan bisnis karena politik memiliki peranan yang sangat
penting untuk kelancaran bisnis.
Apa kalian sudah
tahu, inflasi di indonesia itu bisa membahayakan negara kita?. Mungkin sebagian
dari kalian ada yang belum tahu, untuk itu saya akan menjelaskan sedikit apa
sih inflasi itu, kok bisa sampai membahayakan negara indonesia. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan
dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus
dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi
juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.
Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, ada dua yang paling sering
digunakan adalah CPI dan GDP Deflator. Berdasarkan asalnya, inflasi dapat
digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan
inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi yang berasal dari dalam negeri
misalnya akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara
mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Sementara
itu, inflasi yang bersal dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi akibat
naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya
produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.
Berdasarkan penyebabnya, Inflasi disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan
permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan
(tekanan) produksi dan distribusi (kurangnya produksi dan juga termasuk
kurangnya distribusi).
Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam
kebijakan moneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi
dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh
Pemerintah (Government) seperti fisikal
(perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), kebijakan pembangunan
infrastruktur, regulasi, dll.
·
Inflasi
permintaan terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana
biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi
permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya
volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang
dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan
terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi
karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang
bersangkutan dalam situasi full employment dimanana biasanya lebih
disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan.
Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang
utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang,
kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di
sektor industri keuangan.
·
Inflasi
desakan biaya terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk
adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan
yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini
atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat
memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau
juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk
tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi
sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di
sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan
bahan baku untuk menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan), dll,
sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu
juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor
infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.Meningkatnya biaya produksi
dapat disebabkan 2 hal, yaitu : kenaikan harga, misalnya bahan baku dan
kenaikan upah/gaji, misalnya kenaikan gaji PNS akan mengakibatkan usaha-usaha
swasta menaikkan harga barang-barang.
Inflasi memiliki dampak positif dan
dampak negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu
ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong
perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat
orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya,
dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau
dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat.
Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga
sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.
Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap,
inflasi sangat merugikan. Kita ambil contoh seorang pensiunan pegawai negeri
tahun 1990. Pada tahun 1990, uang pensiunnya cukup untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya, namun pada tahun 2003 -atau tiga belas tahun kemudian, daya
beli uangnya mungkin hanya tinggal setengah. Artinya, uang pensiunnya tidak lagi cukup untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, orang yang mengandalkan pendapatan berdasarkan
keuntungan, seperti misalnya pengusaha, tidak dirugikan dengan adanya
inflasi. Begitu juga halnya dengan pegawai yang bekerja di perusahaan dengan
gaji mengikuti tingkat inflasi.
Inflasi juga menyebabkan orang enggan
untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Memang, tabungan
menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas
bunga, nilai uang tetap saja menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha
dan investasi akan sulit berkembang. Karena, untuk
berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat. Bagi orang yang meminjam uang dari bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada
saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah
dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih
rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman. Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila
pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila
hal ini terjadi, produsen akan menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada
akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya.
Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan, bila
tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan
bangkrut (biasanya terjadi pada pengusaha kecil).
Secara umum, inflasi dapat
mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku
bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan
pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran,
dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Bank sentral memainkan peranan penting dalam
mengendalikan inflasi. Bank sentral suatu negara pada umumnya berusaha
mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar. Beberapa bank sentral
bahkan memiliki kewenangan yang independen dalam artian bahwa kebijakannya
tidak boleh diintervensi oleh pihak di luar bank sentral termasuk pemerintah.
Hal ini disebabkan karena sejumlah studi menunjukkan bahwa bank sentral yang
kurang independen -- salah satunya disebabkan intervensi pemerintah yang
bertujuan menggunakan kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian -- akan
mendorong tingkat inflasi yang lebih tinggi. Bank sentral umumnya mengandalkan
jumlah uang beredar dan/atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam
mengendalikan harga. Selain itu, bank sentral juga berkewajiban mengendalikan
tingkat nilai tukar mata uang domestik. Hal ini disebabkan karena nilai sebuah
mata uang dapat bersifat internal (dicerminkan oleh tingkat inflasi) maupun
eksternal (kurs). Saat
ini pola sasaran inflasi banyak diterapkan oleh bank sentral di seluruh
dunia, termasuk oleh Bank Indonesia.
Salah satu cara mengatasi inflasi dengan kebijakan pemerintah yaitu
melalui kebijakan fisikal dan kebijakan moneter. Cara ini dilakukan pemerintah
agar tidak menyebabkan dampak inflasi seperti meningkatnya harga-harga secara
umum dan terus menerus, menjadi tidak meluas. Karena inflasi dapat menurunkan
pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebaliknya, kebijakan yang diambil juga harus
dapat mencegah penyebab
inflasi maupun
timbulnya deflasi. Contoh kebijakan fisikal pemerintah, misalnya adalah menurunkan pungutan pajak
secara dinamis, menaikkan insentif bagi dunia usaha yang melakukan perdagangan
internasional, kebijakan ekspor-impor yang secara positif dapat menurunkan
tingkat inflasi, kebijakan pembangunan infrastruktur yang tidak menekan dunia
usaha, dll. Dampak positifnya, dapat meningkatkan gairah sektor-sektor industri
yang pada akhirnya penyerapan tenaga kerja meningkat; bukan justru memperbanyak
PHK dan pengangguran. Sementara, kebijakan moneter dapat mendorong pertumbuhan
perekonomian jika dapat mengatasi inflasi menjadi tidak lebih tinggi. Bank
Indonesia umumnya mengandalkan jumlah uang yang beredar dan/ tingkat suku bunga
dalam mengendalikan harga. Selain itu, Bank Indonesia juga berkewajiban
mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik dan kurs rupiah terhadap
mata uang asing, terutama dollar (USD).
Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi negara, yang
pada akhirnya memberikan manfaat positif bagi peningkatan kesejahteraan
rakyatnya. Pentingnya pengendalian inflasi yang tinggi dan tidak stabil, dapat
memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sekali
lagi, untuk mengatasi inflasi, pemerintah dan Bank Indonesia melalui kebijakan
moneter, contohnya menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sampai dengan suku
bunga dasar kredit perbankan. Jadi, moment ini bisa pergunakan untuk investasi
deposito dan tidak mengambil kredit di bank.
Sumber dari : http:// academia.edu
kebijakan-pemerintah-dalam-mengatasi inflasi.html
