APBN

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA

a. Inflasi adalah suatu keadaan dimana harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus menerus atau terjadi penurunan nilai uang dalam negeri.

b. Lawan dari inflasi adalah deflasi. Deflasi adalah keadaan perekonomian yang menunjukan turunnya harga barang-barang secara umum dan terus-menerus. Deflasi juga mengakibatkan para pengusaha sulit mengadakan Investasi (penanaman modal) yang berbentuk pendirian perusahaan, dan lain-lain karena sulit mendapatkan uang.

c. Depresiasi adalah suatu proses penurunan nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan adanya mekanisme pedagangan

d. Apresiasi adalah kenaikan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing yang terjadi karena kekuatan tarik-menarik antara permintaan dan penawaran mata uang di pasar valuta asing.

II.

A. PENGERTIAN APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

B. GAMBARAN SECARA GARIS BESAR POS-POS YANG ADA DALAM APBN DI INDONESIA

Dari segi perencanaan pembangunan di Indonesia, APBN merupakan konsep perencanaan pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena itulah APBN selalu disusun setiap tahun. Seperti namanya, maka secara garis besar APBN terdiri dari pos-pos seperti dibawah ini :

a. Dari Sisi Penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan

b. Dari Sisi Pengeluaran, terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis. Berimbang dalam arti pemerintah berusaha bahwa pengeluaran pemerintah akan selalu diusahakan dengan penerimaannya. Sedangkan dinamis diartikan bahwa akan selalu diusahakan adanya peningkatan yang terus menerus terhadap penerimaan negara dengan peningkatan kegiatan pembangunan di Indonesia. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih anatara penerimaan dalam negeri dengan penerimaan rutin, belum sepenuhnya menutupi kebutuhan biaya pembangunan di Indonesia.

a. Perkiraan Penerimaan Negara

* Penerimaan Dalam negeri

Pertama, penerimaan dalam negeri untuk tahun-tahun setelah masa pemerintahan Orde baru masih cukup mengantungkan pada penerimaan dari ekspor minyak bumi dan gas alam. Namun dengan mulai tidak menetunya harga minyak dunis, maka mulai disadari bahwa ketergantungan penerimaan dari sector migas perlu dikurangi. Untuk keperluan itu, maka pemerintah menempuh beberapa kebijaksaan diantaranya :

Deregulasi bidang Perbankan (1 Juni 1983), yakni dengan mengurangi peran bank sentral, serta lebih member hak kepada bank pemerintah maupun swasta untuk menentukan suku bunga deposito dan pinjaman sendiri. Dampak dari deregulasi ini adalah meningkatnya tabungan masyarakat.

Deregulasi bidang perpajakan (UU baru,1 Januari 1984), untuk memperbaiki penerimaan negara.

Kebijakan lain yang selanjutnya dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan mantap.

* Penerimaan Pembangunan

Meskipun telah ditempuh berbagai upaya untuk meningkatkan tabungan pemerintah, namun karena laju pembangunan yang demikian cepat, maka dana tersebut masih perlu dilengkapi dengan dana penunjang dengan dana yang berasal dari luar negeri. Meskipun untuk selanjutnya bantuan luar negeri (hutang bagi Indonesia) tersebut makin meningkat jumlahnya, namun selalu diupayakan suatu mekanisme pemanfaatan dengan prioritas sector yang lebih produktiif. Dengan demikiab bantuan luar negeri tersebut dapat dikelola dengan baik (terutama dalam hal pengembalian cicilan pokok dan bunganya) .

b. Perkiraan Pengeluaran Negara

* Pengeluaran Rutin Negara

Pengeluaran rutin negara adalah pengeluaran yang dapat dikatakan selalu ada dan telah terencana sebelumnya secara rutin diantaranya :

1) Pengeluaran untuk belanja pegawai

2) Pengeluaran untuk beelanja barang

3) Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom

4) Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang

5) Pengeluaran lain-lain.

* Pengeluaran Pembangunan

Secara garis besar, yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan diantaranya adalah :

1) Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen/lembaga negara, diantaranya untuk membiayai proyek-proyek pembangunan sektoral yang menjadi tanggung jawab masing-masing departemen/lembaga negara bersangkutan.

2) Pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah (Dati I & II).

3) Pengeluaran pembangunan lainnya.

III.

Trilogi Pembangunan adalah wacana pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan orde baru di Indonesia sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara.

Trilogi pembangunan terdiri dari:

1) Stabilitas Nasional yang dinamis

2) Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, dan

3) Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya.